Bubarkan Kebijakan SBU dan SKT-SKA Pengusaha Balikpapan Dukung Kaukus Kalimantan
BALIKPAPAN-Agenda pertemuan Kaukus Kalimantan yang dimunculkan sejumlah tokoh pengusaha Balikpapan, makin mendapat dukungan para pangusaha di kota minyak. Sebagian besar beralasan, berbagai pungutan yang makin marak dan memicu ekonomi

biaya tinggi yang dialami para pengusaha daerah belakangan ini, saatnya dilawan apalagi sebagian besar pungutan itu bermuara dari pusat.

Yang paling disorot adalah kebijakan Sertifikasi Badan Usaha (SBU), yang juga mewajibkan tiap pelaku usaha memiliki sertifikasi keterampilan dan keahlian (SKT-SKA). Padahal, dengan kebijakan itu, pengusaha harus membayar puluhan hingga ratusan juta rupiah, agar bisa memiliki SBU dan SKT-SKA.

Makanya, kami paling setuju kalau kebijakan SBU dan SKT-SKA itu dibubarkan saja. Pengusaha daerah harus kompak dan berani melawan kebijakan pusat yang cenderung membebani kita,� ujar Ketua BPC Gapeksindo Balikpapan, H Hasyim ST menjawab Metro di kantornya, Kamis (8/5) kemarin.



Menurut Hasyim, sejak kebijakan SBU diberlakukan dan disusul kewajiban tiap badan usaha memiliki SKT-SKA, telah memicu banyak asosiasi profesi baru yang melakukan sertifikasi SKT-SKA itu. Hebatnya, untuk ikut dan dapat sertifikat SKT-SKA ini, pengusaha harus keluar duit puluhan juta. Di Meranti Group saja, sejak tahun 2006 hingga saat ini, sudah keluar lebih dari Rp 100 juta, hanya untuk urusan SBU dan SKT-SKA ini, ujarnya, seraya menyebut untuk dapat SKA Madya yang baru 2008, ia harus bayar sekitar Rp 9 juta dan SKA Pemula sekitar Rp 3-4 juta. Jadi, bisa dihitung sendiri, kalau kontraktror di Kaltim itu jumlah sekitar 6.000 perusahaan dan secara nasional ada sekitar 52 ribu SKT-SKA, berapa banyak uang yang terkumpul dari kerjaan mengeluarkan selembar kertas sertifikat semacam ini, tuturnya.

Yang membuat Hasyim sangat kesal, ia mengaku sekolah teknik di universitas Petra Surabaya hampir 4 tahun, justru dikalahkan oleh selembar sertifikat SKT-SKA yang dikeluarkan asosiasi profesi hanya dalam pelatihan 1-2 hari saja. Ini yang kami sebut kebijakan akal-akalan, karena SKT-SKA itu sudah melenceng dari misi awalnya untuk mencetak pengusaha supaya profesional. Kalau begini, SKT-SKA sudah jadi ladang bisnis baru dan uang yang berputar di sana miliaran rupiah, ujarnya.

Hasyim mengusulkan, sebaiknya kebijakan pelatihan keterampilan ini dikembalikan saja ke pemerintah. Misalnya, di Balikpapan, bisa dilakukan pemkot, dengan menunjuk Poltekba dan Balai Latihan Kerja (BLK). Selain lebih jelas dan berkompeten, biayanya juga bisa efisien bahkan gratis karena dilakukan pemerintah. Jadi, pengusaha tidak lagi dijadikan sapi perahan oleh asosiasi profesi yang kini makin marak menawarkan kegiatan pelatihan SKT-SKA. Begitu juga dengan SBU, kalau memang memberatkan, sebaiknya diserahkan saja ke pemerintah, seperti di era lalulewat pola rekanan di dinas PU, sergahnya.

Seperti dilansir Metro kemarin, sejumlah tokoh pengusaha Balikpapan merancang agenda pertemuan Kaukus Pengusaha Kalimantan .Gagasan pertemuan sendiri, sengaja disiapkan karena pengusaha daerah merasa kesal dengan praktik pungutan (meski sifatnya resmi, red), yang makin marak terjadi di era otonomi daerah ini. Bayangkan, untuk mengikuti lelang atau tender saja, baik itu lelang proyek fisik atau pengadaan barang dan jasa, pengusaha dibebani banyak sekali aturan dari pusat yang selalu ujung-ujungnya duit, kata pengusaha senior dan mantan Ketua Kadin Balikpapan, H Bustani Achmad. Ia mencontohkan, kebijakan sertifikasi tenaga terampil dan tenaga ahli (SKT-SKA), termasuk munculnya berbagai lembaga asosiasi baru yang tugasnya hanya melagalkan sertifikasi SKT-SKA itu, jelas menambah beban pengusaha. Bayangkan, tanpa itu saja, kita sudah dibebani biaya saat mengurus sertifikat badan usaha (SBU), termasuk keanggotaan di asosiasi atau lembaga. Ini, belum termasuk biaya entertaint atau biaya tak terduga kalau kita ikut dalam suatu tender atau lelang proyek, ujarnya kesal.

Hal senada dikatakan Ketua Aspekindo Kaltim, Rendy S Ismail dan Ketua Aspekindo Balikpapan, Ir Muhammad Adam. Menurut keduanya, berbagai kebijakan dunia usaha selama ini, umumnya bersumber dari pusat dan selalu ujung-ujungnya adalah kewajiban setor dari daerah ke pusat. Untuk SBU dan SKT-SKA saja, ada kewajiban setor ke pusat dan itu sudah terjadi puluhan tahun. Jadi berapa miliar rupiah uang pengusaha Kaltim yang sudah disetorkan ke pusat, kalau sistem semacam ini tidak segera direformasi, ujarnya.(rud)

sumber berita : metro post 9 mei 2008




Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda