Jum'at, 04 Desember 2009 , 10:53:00


BALIKPAPAN-Entah ada hubungannya atau tidak, tapi protes sejumlah kontraktor lokal proyek yang berlangsung di gedung DPRD belum lama ini, ternyata menguak fakta—bahwa dalam proses lelang selama ini masih ada pihak-pihak tertentu yang mencoba “bermain” dan “ mengatur lelang proyek.

Karena itu, meski sejatinya sistem lelang atau tender proyek fisik APBD Balikpapan sudah dilakukan dengan sistem elektronik, namun di lapangan—faktanya masih ada upaya untuk mengatur dan mengkondisikan adanya pemenang tender. Sumber Metro di kalangan pengusaha jasa konstruksi Balikpapan menyebutkan, yang melakukan hal semacam ini memang bisa dari mana saja, termasuk dari kalangan oknum pengusaha (kontraktor, red) sendiri.

Sebab, di kalangan pengusaha di Balikpapan, istilah “kontraktor broker” atau “makelar proyek”, sudah bukan hal yang baru lagi. Mereka inilah, yang kerap mengkondisikan sejumlah lelang proyek—yang diinginkan, sebelum proses lelang terjadi. Hebatnya, pengkondisian itu biasanya sampai ke tahapan “mempengaruhi” dukumen lelang yang masuk di kantor satuan tugas (satgas) lelang. “Kejadian turunnya aparat kepolisian semacam ini bukan hal pertama.

Sebab, meski namanya lelang elektronik, tapi para penawar atau kontraktor masih bisa bertemu saat memasukkan dokumen hard copy penawaran di kantor satgas. Ini yang kerap memicu adanya upaya hadang menghadang dokumen tadi,” tuturnya.

Entah ada kaitannya dengan masalah lelang proyek penurapan lapangan Squash senilai Rp 9,8 miliar yang dibatalkan Satgas Lelang, namun sumber tadi memandang, masalah tidak akan muncul—kalau proses hadang-menghadang dokumen lelang tidak terjadi. “Jadi berita yang dimuat media massa (koran), jangan dibolak-balik.

Aparat kepolisian itu turun, karena ada salah satu peserta lelang yang merasa dihalang-halangi saat akan memasukkan dokumen ke panitia lelang. Logikanya, aparat tidak akan turun, kalau situasinya aman-aman dan lancar saja,” ujarnya. Lalu siapa oknum kontraktor broker atau makelar proyek ini? Sumber tadi menyebut, sebenarnya pihak user (pemerintah kota, red), termasuk dari panitia lelang di kantor satgas pemkot, sudah tahu siapa-siapa mereka.

Namun, hingga kini tidak bisa berbuat banyak—karena proses lelang memang belum full 100 persen e-proc. “Ketika masih semi e-proc, sangat terbuka peluang antar kontraktor yang menawar proyek untuk bertemu. Ini yang memungkinkan terjadinya tawar menawar dan bergaining, bahkan sampai memutuskan siapa yang harus menang dan siapa yang harus mundur,” bebernya.

Soal mafia atau broker proyek ini, dihubungi terpisah Ketua DPC Gapeksindo Balikpapan H Hasyim ST menilai, masalah demo yang dilalukan sejumlah kontraktor ke gedung dewan—karena adanya dugaan terjadi hadang-menghadang dukumen lelang, sebaiknya dilihat secara jernih dan obyektif. “Kita memang belum memastikan, apakah kejadian demo tadi ada hubungan dengan broker atau makelar proyek.




Makanya, kita berharap pihak user dalam hal ini Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan, memang mengundang asosiasi perusahaan jasa konstruksi di Balikpapan, untuk mencari solusi terbaik atas masalah ini,” ujarnya. Sebab, tandas Hasyim, asosiasi jasa konstruksi seperti Gapeksindo, Gapensi dan Gapeknas dan lainnya, pasti tahu persoalan yang dihadapi anggotanya. “Kalau asosiasi dilibatkan, tentu kita bisa dudukkan persoalan sebenarnya.

Sebab, jika masalah ini terus terjadi, yang rugi bukan hanya pemerintah karena pelaksanaan lelang proyek telat, tapi juga masyarakat kontraktor—karena proses lelang ditunda. Tak hanya itu, masyarakat juga ikut dirugikan, kalau itu menyangkut proyek yang berkepentingan dengan masyarakat banyak,” tandasnya.

Sebaliknya, Ketua Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia (APBI) Balikpapan, Makkalau meminta pihak user (Pemkot dan DPRD Balikpapan, red), termasuk aparat kepolisian untuk mengusut tuntas masalah ini. Sebab, tandas dia, di era persaingan global saat ini, tindakan melakukan tekanan dan upaya hadang-menghadang dengan melibatkan pihak-pihak tertentu, sudah bukan zamannya lagi.

“Yang harus diingat, kontraktor atau pengusaha dari luar Balikpapan, tidak mungkin kita bendung lagi. Mereka dimungkinkan bisa ikut menawar lelang proyek fisik APBD, karena kondisinya sudah sistem elektronik. Jadi, memakai pola-pola lama, apalagi dengan melibatkan massa, sudah bukan eranya lagi,” ucap Makkalau. Ia menyarankan, pengusaha lokal sebaiknya menyiapkan diri lebih profesional. “Jadi, mari kita bersaing secara sehat.

Jika perlu, jangan hanya jadi jago kandang di Balikpapan, tapi bagaimana pengusaha Balikpapan juga bisa ikut lelang di kota lain di Kaltim, Kalimantan dan daerah lain di Indonesia,” tegasnya. Sedangkan Wakil Ketua Kadin Balikpapan HM Johny NG ST yang juga anggota DPRD Balikpapan mengatakan, persoalan mafia proyek tadi harus dilihat secara jernih. “Melihatnya mesti obyektif, karena keberpihakan kita pada pengusaha lokal Balikpapan justru harus dipertimbangkan.

Kita tidak menolak masuknya pengusaha luar, termasuk dari BUMN, sepanjang kita bersaing secara sehat,” ujarnya. Hanya saja, Johny mengaku setuju, cara-cara lama dengan membawa massa dan melakukan tekanan dalam proses lelang, memang sudah bukan zamannya lagi. “Yang pasti, pengusaha lokal sangat siap bersaing sehat, sepanjang bisa selalu bersikap profesional,” tandasnya.(rud)

Posting Lama