04 Desember 2009

Waspada, Mafia Proyek Gentayangan! Cegah KKN, 2010 Lelang e-Proc Harus 100 Persen

Jum'at, 04 Desember 2009 , 10:53:00


BALIKPAPAN-Entah ada hubungannya atau tidak, tapi protes sejumlah kontraktor lokal proyek yang berlangsung di gedung DPRD belum lama ini, ternyata menguak fakta—bahwa dalam proses lelang selama ini masih ada pihak-pihak tertentu yang mencoba “bermain” dan “ mengatur lelang proyek.

Karena itu, meski sejatinya sistem lelang atau tender proyek fisik APBD Balikpapan sudah dilakukan dengan sistem elektronik, namun di lapangan—faktanya masih ada upaya untuk mengatur dan mengkondisikan adanya pemenang tender. Sumber Metro di kalangan pengusaha jasa konstruksi Balikpapan menyebutkan, yang melakukan hal semacam ini memang bisa dari mana saja, termasuk dari kalangan oknum pengusaha (kontraktor, red) sendiri.

Sebab, di kalangan pengusaha di Balikpapan, istilah “kontraktor broker” atau “makelar proyek”, sudah bukan hal yang baru lagi. Mereka inilah, yang kerap mengkondisikan sejumlah lelang proyek—yang diinginkan, sebelum proses lelang terjadi. Hebatnya, pengkondisian itu biasanya sampai ke tahapan “mempengaruhi” dukumen lelang yang masuk di kantor satuan tugas (satgas) lelang. “Kejadian turunnya aparat kepolisian semacam ini bukan hal pertama.

Sebab, meski namanya lelang elektronik, tapi para penawar atau kontraktor masih bisa bertemu saat memasukkan dokumen hard copy penawaran di kantor satgas. Ini yang kerap memicu adanya upaya hadang menghadang dokumen tadi,” tuturnya.

Entah ada kaitannya dengan masalah lelang proyek penurapan lapangan Squash senilai Rp 9,8 miliar yang dibatalkan Satgas Lelang, namun sumber tadi memandang, masalah tidak akan muncul—kalau proses hadang-menghadang dokumen lelang tidak terjadi. “Jadi berita yang dimuat media massa (koran), jangan dibolak-balik.

Aparat kepolisian itu turun, karena ada salah satu peserta lelang yang merasa dihalang-halangi saat akan memasukkan dokumen ke panitia lelang. Logikanya, aparat tidak akan turun, kalau situasinya aman-aman dan lancar saja,” ujarnya. Lalu siapa oknum kontraktor broker atau makelar proyek ini? Sumber tadi menyebut, sebenarnya pihak user (pemerintah kota, red), termasuk dari panitia lelang di kantor satgas pemkot, sudah tahu siapa-siapa mereka.

Namun, hingga kini tidak bisa berbuat banyak—karena proses lelang memang belum full 100 persen e-proc. “Ketika masih semi e-proc, sangat terbuka peluang antar kontraktor yang menawar proyek untuk bertemu. Ini yang memungkinkan terjadinya tawar menawar dan bergaining, bahkan sampai memutuskan siapa yang harus menang dan siapa yang harus mundur,” bebernya.

Soal mafia atau broker proyek ini, dihubungi terpisah Ketua DPC Gapeksindo Balikpapan H Hasyim ST menilai, masalah demo yang dilalukan sejumlah kontraktor ke gedung dewan—karena adanya dugaan terjadi hadang-menghadang dukumen lelang, sebaiknya dilihat secara jernih dan obyektif. “Kita memang belum memastikan, apakah kejadian demo tadi ada hubungan dengan broker atau makelar proyek.




Makanya, kita berharap pihak user dalam hal ini Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan, memang mengundang asosiasi perusahaan jasa konstruksi di Balikpapan, untuk mencari solusi terbaik atas masalah ini,” ujarnya. Sebab, tandas Hasyim, asosiasi jasa konstruksi seperti Gapeksindo, Gapensi dan Gapeknas dan lainnya, pasti tahu persoalan yang dihadapi anggotanya. “Kalau asosiasi dilibatkan, tentu kita bisa dudukkan persoalan sebenarnya.

Sebab, jika masalah ini terus terjadi, yang rugi bukan hanya pemerintah karena pelaksanaan lelang proyek telat, tapi juga masyarakat kontraktor—karena proses lelang ditunda. Tak hanya itu, masyarakat juga ikut dirugikan, kalau itu menyangkut proyek yang berkepentingan dengan masyarakat banyak,” tandasnya.

Sebaliknya, Ketua Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia (APBI) Balikpapan, Makkalau meminta pihak user (Pemkot dan DPRD Balikpapan, red), termasuk aparat kepolisian untuk mengusut tuntas masalah ini. Sebab, tandas dia, di era persaingan global saat ini, tindakan melakukan tekanan dan upaya hadang-menghadang dengan melibatkan pihak-pihak tertentu, sudah bukan zamannya lagi.

“Yang harus diingat, kontraktor atau pengusaha dari luar Balikpapan, tidak mungkin kita bendung lagi. Mereka dimungkinkan bisa ikut menawar lelang proyek fisik APBD, karena kondisinya sudah sistem elektronik. Jadi, memakai pola-pola lama, apalagi dengan melibatkan massa, sudah bukan eranya lagi,” ucap Makkalau. Ia menyarankan, pengusaha lokal sebaiknya menyiapkan diri lebih profesional. “Jadi, mari kita bersaing secara sehat.

Jika perlu, jangan hanya jadi jago kandang di Balikpapan, tapi bagaimana pengusaha Balikpapan juga bisa ikut lelang di kota lain di Kaltim, Kalimantan dan daerah lain di Indonesia,” tegasnya. Sedangkan Wakil Ketua Kadin Balikpapan HM Johny NG ST yang juga anggota DPRD Balikpapan mengatakan, persoalan mafia proyek tadi harus dilihat secara jernih. “Melihatnya mesti obyektif, karena keberpihakan kita pada pengusaha lokal Balikpapan justru harus dipertimbangkan.

Kita tidak menolak masuknya pengusaha luar, termasuk dari BUMN, sepanjang kita bersaing secara sehat,” ujarnya. Hanya saja, Johny mengaku setuju, cara-cara lama dengan membawa massa dan melakukan tekanan dalam proses lelang, memang sudah bukan zamannya lagi. “Yang pasti, pengusaha lokal sangat siap bersaing sehat, sepanjang bisa selalu bersikap profesional,” tandasnya.(rud)

05 Februari 2009

Kasus Kegagalan Konstruksi Dibeberapa Daerah

Banyaknya kasus kegagalan konstruksi proyek yang dikerjakan kontraktor dibeberapa daerah membuat pmcki yang juga sebagai salah satu pengusaha yang bergerak disektor jasa konstruksi merasa prihatin sekaligus sedih. Lihat saja contoh kasus kegagalan struktur dibawah ini : ?
  • Baru tiga bulan direnovasi, Sekolah Dasar Negeri 3 Pamarayan, Kabupaten Serang ambruk akibat kontruksi atap baja yang tak sesuai bestek, Rabu (24/12). Polisi masih menyelidiki ambruknya sekolah yang baru dipugar itu. Akibatnya pembagian rapor dilakukan di luar kelas.
  • Atap Sekolah Dasar Negeri Wonojati, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (10/1), ambruk. Insiden terjadi setelah para siswa dan guru pulang sekolah. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Penyebab ambruknya atap diduga akibat konstruksi bangunan yang kurang sempurna.
  • Di Brebes, Jawa Tengah, atap dari tiga ruang kelas baru Madrasah Tsanawiyah Negeri Ketanggungan, tiba-tiba ambrol, Jumat (23/1) pagi. Beruntung sekolah ini belum digunakan, sehingga tidak ada murid yang tertimpa reruntuhan atap. Diduga, atap bangunan sekolah milik pemerintah ini ambruk akibat konstruksinya dibuat alakadarnya. Padahal, sekolah ini dibangun dengan dana APBN sebesar Rp 375 juta.
Kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa pengusaha daerah masih kurang profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kontraktor.


Seharusnya dalam pelaksanaan suatu proyek , secara teknis dan administrasi pedoman dan langkah yang harus dilakukan dalam mengeksekusi kontrak adalah dengan memegang teguh Gambar , RKS dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan. Salah satu aspek teknis yang banyak menyebabkan terjadinya kegagalan struktur adalah tahapan-tahapan konstruksi yang tidak dipatuhi. Contohnya pada pekerjaan atap konstruksi baja yang ambruk , secara teknis teknis sebelum pelaksanaan , seharusnya kontraktor melakukan evaluasi gambar rencana konstruksi dan menganalisa apakah spesifikasi teknis material yang direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan jika ditinjau dari pembebanannya. Jika dari analisa tim managemen konstruksi material yang ditetapkan sesuai RKS telah memenuhi syarat , maka tahapan selanjutnya adalah mengeksekusi gambar tersebut dengan melakukan pemesanan material sesuai dengan kebutuhan. Biasanya pada tahapan inilah terjadi kesalahan yang mengakibatkan terjadinya kegagalan struktur seperti ambruknya konstruksi atap.
Saat ini konstruksi atap dengan spesifikasi baja ringan telah banyak di produksi , namun dari berbagai produk yang ada dipasaran , terkadang ada produk sejenis yang harganya lebih murah yang ditawarkan oleh produsen yang menjadi pertimbangan kontraktor dalam memilih suatu produk , padahal produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan, dampaknya sangat fatal yaitu kegagalan struktur dengan ambruknya konstruksi atap sebelum umur ekonomis bangunan tercapai.

21 Mei 2008

Analisa pmcki , Bertambah lagi beban Pengusaha / contractor Balikpapan

Sehari setelah pmcki posting mengenai tantangan dunia bisnis pengusaha /contractor Balikpapan akibat krisis BBM dan krisis Listrik , Musibah menimpa Pembangkit Listrik PLTD Batakan yang mengalami kebakaran pada tanggal 21 mei 2008 tengah malam. Dampak kebakaran PLTD batakan mengakibatkan berkurangnya supplai listrik untuk Kota Balikpapan khususnya wilayah Selatan dan Timur. Belum lagi teratasi masalah krisis listrik yang selama ini yang terjadi di Balikpapan yang mengakibatkan pemadaman terjadwal, kini akibat kebakaran tersebut pihak PLN telah menyatakan bahwa akibat musibah tersebut harus melakukan perbaikan selama kurang lebih 13 bulan atau setahun lebih. Sebagai pengusaha / contractor Balikpapan, dampak akibat terbakarnya PLT batakan sudah tentu akan merasakan pemadaman listrik yang biasanya seminggu 3 sampai 4 kali , kemungkinan akan mengalami pemadaman hingga 7 kali dalam seminggu, atau hampir setiap hari akan merasakan pemadaman listrik. Apa yang bisa dilakukan karyawan kantor jika tidak ada supplai listrik dari PLN ? Apakah kita akan pasrah menerima kenyataan ini ? Jika dahulu kita bisa memakai genset untuk mengatasi pemadaman listrik, maka sekarang untuk mencari BBM sebagai bahan bakar genset pun sudah sulit dilakukan akibat krisis BBM. Nasib...nasib kota ku tercinta. Katanya kota minyak , kenyataannya ingin membeli BBM saja susahnya setengah mati . Oh nasib.......warga Balikpapan.
Dampak dari krisis BBM dan Listrik di Balikpapan , terhadap pengusaha / contractor mengakibatkan in efisiensi biaya , karena seluruh karyawan tidak bekerja secara maksimal, apalagi kondisi Kota Balikpapan yang cukup panas , jika tidak menggunakan AC , maka tidak ada suasana yang nyaman untuk bekerja, dan ini sangat berpengaruh terhadap etos kerja para karyawan.

20 Mei 2008

Tantangan Dunia Usaha di Balikpapan analisa pmcki

Sungguh ironi kota Balikpapan yang merupakan kota minyak sekaligus kota bos pmcki berasal , kini mengalami krisis BBM dan krisis Listrik. 2 (dua) hal tersebut , benar-benar menjadi hambatan dalam melakukan bisnis di kota Balikpapan. Hampir setiap hari , pagi, siang dan malam, listrik di kota Balikpapan mengalami pemadaman bergilir. Akibat pemadaman listrik tersebut, kantor yang merupakan tempat pengusaha / contractor menjalankan aktifitas sehari-hari lumpuh tak berdaya. Alasan klasik yang dilontarkan PLN jika mendapat pertanyaan sekitar pemadaman listrik, selalu " Jadwal Pemadaman ". Bayangkan selama 2 tahun , PLN tidak memiliki usaha yang serius untuk mengatasi pemadaman bergilir tersebut. Pemerintah kota Balikpapan juga tidak dapat berupaya untuk membantu PLN. Dahulu pemerintah kota Balikpapan pernah membantu PLN dengan mengadakan mesin genset, tetapi kini nasib mesin tersebut tidak terdengar sama sekali. Mungkin mesin tersebut sudah menjadi besi tua jika mengharap PLN untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan. Akibat dari krisis listrik ini, kami sebagai pengusaha jasa konstruksi mengalami kerugian yang tak ternilai harganya, Kerugian terbesar yang kami rasakan adalah timbulnya stress dan depresi akibat dampak pemadaman bergilir yang tidak mengenal waktu tersebut.
Kini satu masalah lagi segera muncul di kota Balikpapan tecintaku, yaitu Kelangkaan BBM, akibat pembatasan stok dari Pertamina yang merupakan penguasa tunggal BBM di Indonesia. Sudah seminggu ini, SPBU di segala penjuru kota Balikpapan menjadi ramai akibat antrian kendaraan yang berebut untuk mengisi BBM. Jika melihat kendaraan yang antri hingga ratusan meter, sudah bisa ditebak bahwa , waktu kita akan terbuang percuma selama 1 hingga 2 jam, hanya untuk mendapatkan BBM. Untuk kendaraan operasional pengusaha terutama contractor, dengan keadaaan seperti saat ini, cost yang dikeluarkan para pengusaha akibat mengantri cukup besar jika di akumulasi kan terhadap seluruh pengusaha yang memiliki kendaraan operasional. Dengan asumsi waktu normal bekerja selama sehari adalah 8 jam, maka jika setiap hari kendaraan mengantri selama 2 jam, dapat dihitung bahwa pengusaha membayar tanpa bekerja para supir sekitar 25 % dari gaji totalnya !
pmcki bertanya : Apa tindakan kita sebagai Contractor Balikpapan dalam menghadapi situasi seperti saat ini ?



10 Mei 2008

Bubarkan kebijakan SBU dan SKA & SKT

Bubarkan Kebijakan SBU dan SKT-SKA Pengusaha Balikpapan Dukung Kaukus Kalimantan
BALIKPAPAN-Agenda pertemuan Kaukus Kalimantan yang dimunculkan sejumlah tokoh pengusaha Balikpapan, makin mendapat dukungan para pangusaha di kota minyak. Sebagian besar beralasan, berbagai pungutan yang makin marak dan memicu ekonomi

biaya tinggi yang dialami para pengusaha daerah belakangan ini, saatnya dilawan apalagi sebagian besar pungutan itu bermuara dari pusat.

Yang paling disorot adalah kebijakan Sertifikasi Badan Usaha (SBU), yang juga mewajibkan tiap pelaku usaha memiliki sertifikasi keterampilan dan keahlian (SKT-SKA). Padahal, dengan kebijakan itu, pengusaha harus membayar puluhan hingga ratusan juta rupiah, agar bisa memiliki SBU dan SKT-SKA.

Makanya, kami paling setuju kalau kebijakan SBU dan SKT-SKA itu dibubarkan saja. Pengusaha daerah harus kompak dan berani melawan kebijakan pusat yang cenderung membebani kita,� ujar Ketua BPC Gapeksindo Balikpapan, H Hasyim ST menjawab Metro di kantornya, Kamis (8/5) kemarin.



Menurut Hasyim, sejak kebijakan SBU diberlakukan dan disusul kewajiban tiap badan usaha memiliki SKT-SKA, telah memicu banyak asosiasi profesi baru yang melakukan sertifikasi SKT-SKA itu. Hebatnya, untuk ikut dan dapat sertifikat SKT-SKA ini, pengusaha harus keluar duit puluhan juta. Di Meranti Group saja, sejak tahun 2006 hingga saat ini, sudah keluar lebih dari Rp 100 juta, hanya untuk urusan SBU dan SKT-SKA ini, ujarnya, seraya menyebut untuk dapat SKA Madya yang baru 2008, ia harus bayar sekitar Rp 9 juta dan SKA Pemula sekitar Rp 3-4 juta. Jadi, bisa dihitung sendiri, kalau kontraktror di Kaltim itu jumlah sekitar 6.000 perusahaan dan secara nasional ada sekitar 52 ribu SKT-SKA, berapa banyak uang yang terkumpul dari kerjaan mengeluarkan selembar kertas sertifikat semacam ini, tuturnya.

Yang membuat Hasyim sangat kesal, ia mengaku sekolah teknik di universitas Petra Surabaya hampir 4 tahun, justru dikalahkan oleh selembar sertifikat SKT-SKA yang dikeluarkan asosiasi profesi hanya dalam pelatihan 1-2 hari saja. Ini yang kami sebut kebijakan akal-akalan, karena SKT-SKA itu sudah melenceng dari misi awalnya untuk mencetak pengusaha supaya profesional. Kalau begini, SKT-SKA sudah jadi ladang bisnis baru dan uang yang berputar di sana miliaran rupiah, ujarnya.

Hasyim mengusulkan, sebaiknya kebijakan pelatihan keterampilan ini dikembalikan saja ke pemerintah. Misalnya, di Balikpapan, bisa dilakukan pemkot, dengan menunjuk Poltekba dan Balai Latihan Kerja (BLK). Selain lebih jelas dan berkompeten, biayanya juga bisa efisien bahkan gratis karena dilakukan pemerintah. Jadi, pengusaha tidak lagi dijadikan sapi perahan oleh asosiasi profesi yang kini makin marak menawarkan kegiatan pelatihan SKT-SKA. Begitu juga dengan SBU, kalau memang memberatkan, sebaiknya diserahkan saja ke pemerintah, seperti di era lalulewat pola rekanan di dinas PU, sergahnya.

Seperti dilansir Metro kemarin, sejumlah tokoh pengusaha Balikpapan merancang agenda pertemuan Kaukus Pengusaha Kalimantan .Gagasan pertemuan sendiri, sengaja disiapkan karena pengusaha daerah merasa kesal dengan praktik pungutan (meski sifatnya resmi, red), yang makin marak terjadi di era otonomi daerah ini. Bayangkan, untuk mengikuti lelang atau tender saja, baik itu lelang proyek fisik atau pengadaan barang dan jasa, pengusaha dibebani banyak sekali aturan dari pusat yang selalu ujung-ujungnya duit, kata pengusaha senior dan mantan Ketua Kadin Balikpapan, H Bustani Achmad. Ia mencontohkan, kebijakan sertifikasi tenaga terampil dan tenaga ahli (SKT-SKA), termasuk munculnya berbagai lembaga asosiasi baru yang tugasnya hanya melagalkan sertifikasi SKT-SKA itu, jelas menambah beban pengusaha. Bayangkan, tanpa itu saja, kita sudah dibebani biaya saat mengurus sertifikat badan usaha (SBU), termasuk keanggotaan di asosiasi atau lembaga. Ini, belum termasuk biaya entertaint atau biaya tak terduga kalau kita ikut dalam suatu tender atau lelang proyek, ujarnya kesal.

Hal senada dikatakan Ketua Aspekindo Kaltim, Rendy S Ismail dan Ketua Aspekindo Balikpapan, Ir Muhammad Adam. Menurut keduanya, berbagai kebijakan dunia usaha selama ini, umumnya bersumber dari pusat dan selalu ujung-ujungnya adalah kewajiban setor dari daerah ke pusat. Untuk SBU dan SKT-SKA saja, ada kewajiban setor ke pusat dan itu sudah terjadi puluhan tahun. Jadi berapa miliar rupiah uang pengusaha Kaltim yang sudah disetorkan ke pusat, kalau sistem semacam ini tidak segera direformasi, ujarnya.(rud)

sumber berita : metro post 9 mei 2008




08 Mei 2008

Kepmen tentang SBU 2008

Sejak SBU 2007 berakhir pada tanggal 30 April , maka sesuai keputusan Menteri PU , maka seluruh tender pengadaan barang harus menggunakan SBU 2008. Tender yang dilakukan manual maupun Tender secara elektronik yang dilaksanakan oleh Panitia / Satgas wajib melaksanakan keputusan Menteri tersebut. Dalam memutuskan calon pemenang tender Panitia/satgas harus berhati-hati , Panitia harus lebih jeli dalam memeriksa kelengkapan peserta , bagi yang belum memiliki SBU 2008 dan tidak melampirkan didalam dokumen penawaran , maka otomatis Gugur dan tidak diperkenankan di Evaluasi lebih lanjut. Jika Satgas tetap melakukan evaluasi dan akhirnya memenangkan peserta tersebut maka akan memicu protes dari peserta lainnya dikemudian hari, terutama peserta yang telah memiliki SBU 2008.


Waspada, Mafia Proyek Gentayangan! Cegah KKN, 2010 Lelang e-Proc Harus 100 Persen

Jum'at, 04 Desember 2009 , 10:53:00 BALIKPAPAN-Entah ada hubungannya atau tidak, tapi protes sejumlah kontraktor lokal proyek yang ber...